Siapa Yang Berhak Mendapatkan Amnesti Pajak?

Semenjak mengenal dunia accounting, sering banget berhubungan dengan pajak, mulai dari setor dan lapor PPN, hingga PPh. Pajak adalah pungutan atau iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dengan pajak, negara bisa melakukan pembangunan nasional. Maka, pajak sangat penting. Ada beberapa fungsi pajak yang perlu diketahui, seperti:

Fungsi bugdeter, dimana pajak menjadi sumber pemasukan keuangan negara, dari wajib pajak yang masuk ke kas negara.
Fungsi regulasi, dimana pajak bisa menjadi alat untuk mengatur kebijakan negara dalam hal lapangan sosial dan ekonomi. Salah satunya digunakan untuk menghambat laju inflasi.
Fungsi stabilisasi, dimana pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian.
Fungsi Pemerataan, yang dapat menyeimbangkan pendapatan dengan kesejahteraan rakyat.

Kalau tadi sudah bicara tentang apa itu pajak dan fungsi. Dan sekarang saya ingin bercerita neh tentang Amnesti Pajak, yang saat ini sudah banyak dibahas. Seperti pada Jumat lalu 2/09 bertempat di SCTV Tower, blogger dan liputan 6 membahas tentang Amnesti Pajak, dengan narasumber langsung dari Dirjen Pajak, yakni Endang Unandar, selaku Kepala Seksi Hubungan Ekternal Dirjen Pajak.

Apa itu amnesti pajak, dan siapa yang berhak mendapatkan amnesti pajak?

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT. Dimana Amnesti pajak ini berhubungan dengan harta yang dimiliki wajib pajak.

Moderasi pertumbuhan ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan moneter bisa berdampak bagi Indonesia, salah satunya Perlambatan ekonomi Indonesia, hingga defisit anggaran membesar. Akibatnya pengangguran, kemiskinan semakin meningkat tajam. Maka Indonesia harus menemukan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Bisa dengan mencari sumber investasi dari luar negeri, sehingga peluang investasi di Indonesia semakin terbuka lebar.

Atau bisa juga dengan cara repatriasi, dimana kembalinya warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Dan saatnya kini untuk memanfaatkan Amnesty Pajak yang memiliki tujuan untuk peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompetitif, dan peningkatan investasi. Selain itu untuk perluasan basis data perpajakan, dengan begitu data lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta perhitungan potensi penerimaan pajak lebih realible.

Cara permohonan Amnesti Pajak

Amnesti pajak juga mampu meningkatkan penerimaan pajak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Amnesti pajak juga memiliki keuntungan, seperti:

Penghapusan: Pajak yang seharusnya terutang.
Tidak dikenai: sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
Tidak dilakukan: Pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
Penghentian: Proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.
Jaminan rahasia: Data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun.
Pembebasan: Pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Melihat keuntungan yang sangat banyak dari amnesti pajak, tentu kita semua bertanya, siapa yang berhak mendaptkan amnesti pajak? Apakah yang memiliki harta di luar negeri, atau siapakah? Dan yang berhak mendapatkan amnesti pajak adalah:

Badan
Orang pribadi (OP)
Pengusaha omzet tertentu
OP/Badan belum ber-NPWP

4 itulah yang berhak mendapatkan amnesti pajak, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, dan menjalani hukuman pidana. Amnesti pajak bisa dilakukan dengan 3 hal yakni, ungkap, tebus, lega. Ungkap, yakni dengan mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh. Tebus, dengan bayar uang tebusan, yang akhirnya setelah semua dilakukan bisa membuat lega dan tenang. Kunci pajak itu adalah jujur dengan apa yang kita miliki, supaya memudahkan segalanya.

Cara hitung uang tebusan: Tarif x Harta besih

Perlu diketahui neh, bahwa wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir, mendapat tarif khusus. Yakni 0,5% jika harta yang diungkapkan sampai dengan 10 miliar, dan 2% jika harta yang diungkapkan lebih dari 10 miliar, sejak UU berlaku hingga 31 Maret 2017.

Untuk syrat amnesti pajak ini, seperti memiliki NPWP, membayar uang tebusan, dan telah melaporkan SPT Tahunan PPh terakhir. Untuk SPT Tahunan PPh terakhir, yakni bagi WP tang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2015 (SPT Tahunan PPh 2015), dan bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Yuk ah dengan segera mungkin sampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak beserta pesyaratan ke KPP terdekat. Karena setelah masa pengampunan berakhir WP tidak memanfaatkan amnesti pajak dan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan. Konsekuensinya adalah harta akan diperhitungan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai UU Perpajakan.

Maka, segeralah laporkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang amnesti pajak, bisa langsung mengunjungi http://www.pajak.go.id/amnestipajak.